Mega Regina

HUKUM JAMINAN

GADAI SYARIAH

I. LATAR BELAKANG LAHIRNYA GADAI SYARIAH

Pegadaian dikenal mulai dari Eropa, yaitu negara Italia, Inggris, dan belanda. Pengenalan di Indonesia pada awal masuknya kolonial belanda, yaitu sekitar akhir abad XIX, oleh sebuah bank yang bernama Van Leaning. Bank tersebut memberi jasa pinjaman dana dengan syarat penyerahan barang bergerak, sehingga bank ini pada hakikatnya telah memberikan jasa pegadaian.

Lahirnya pegadaian syariah sebenarnya berawal dari hadirnya fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 mengenai bunga bank. Fatwa ini memperkuat terbitnya PP No. 10 tahun 1990 yang menerangkan bahwa misi yang diemban oleh pegadaian syariah adalah untuk mencegah praktik riba, dan misi ini tidak berubah hingga diterbitkannya PP No. 103 tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum pegadaian hingga sekarang.

Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS). Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai islam. ULGS merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.

II. DASAR HUKUM GADAI SYARIAH

1. Dasar hukum yang digunakan para ulama untuk membolehkannya rahn yakni bersumber pada al-Qur’an (2): 283 yang menjelaskan tentang diizinkannya bermuamalah tidak secara tunai

2. Hadist Rasul

Dasar hukum lainnya adalah Sunnah Rasul, khususnya yang meriwayatkan Nabi Muhammad s.a.w. Pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan harga yang diutang dengan jaminan berupa baju besinya.

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah r. a., berkata :

“ Rasullulah SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau meggadaikan kepadanya baju besi beliau “.

3. Ijtihad ulama

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al-Qur’an dan Hadits itu dalam pengembangan selanjutnya dilakukan oleh para fuqaha dengan jalan ijtihad, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehannya. Demikian juga dengan landasan hukumnya. Namun demikian, perlu dilakukan pengkajian ulang yang lebih mendalam bagaimana seharusnya pegadaian menurut landasan hukumnya.

4. Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002

Di samping itu, para ulama sepakat membolehkan akad Rahn ( al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, 1985,V:181) Landasan ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional no 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan.

III. PENGERTIAN GADAI SYARIAH

Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seseorang yang berpiutang tersebut memberikan kekuasaan yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berpiutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Gadai dalam fiqh diebut Rahn, yang menurut bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan. Menurut beberapa mazhab, Rahn berarti perjanjian penyerahan harta oleh pemiliknya dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian. Penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat actual (berwujud), namun yang terlebih penting penyerahan itu bersifat legal misalnya berupa penyerahan sertifikat atau surat bukti kepemilikan yang sah suatu harta jaminan. Menurut mahab Syafi’i dan Hambali, harta yang dijadikan jaminan tersebut tidak termasuk manfaatnya.

Istilah rahn menurut Imam Ibnu Mandur diartikan apa-apa yang diberikan sebagai jaminan atas suatu manfaat barang yang diagunkan.

Dari kalangan Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan rahn sebagai “harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat“, ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan “menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya“. Ulama Syafii dan Hambali dalam mengartikan rahn dalam arti akad yakni menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya.

Dalam bukunya: Pegadaian Syariah, Muhammad Sholikul Hadi (2003) mengutip pendapat Imam Abu Zakariya al-Anshari dalam kitabnya Fathul Wahhab yang mendefenisikan rahn sebagai: “menjadikan benda bersifat harta sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari (harga) benda itu bilautang tidak dibayar.” Sedangkan menurut Ahmad Baraja, rahn adalah jaminan bukan produk dan semata untuk kepentingan sosial, bukan kepentingan bisnis, jual beli mitra.

Adapun pengertian rahn menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam kitab Al-Mughni adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari yang berpiutang.

IV. OBJEK GADAI SYARIAH

Barang nasabah yang ingin memperoleh fasilitas pinjaman dari penggadaiaan syariah, maka hal yang paling penting diketahui adalah masalah barang yang dapat dijadikan jaminan di penggadaiaan syariah.

Adapun jenis-jenis barang berharga yang dapat diterima dan dijadikan jaminan penggadaian syariah adalah sebagai berikut:

Barang-barang atau benda perhiasaan, antara lain: emas, perak, intan, berlian, mutiara, platina dan jam.
Barang-barang berupa kendaraan seperti mobil ( termasuk bajaj dan bemo ), sepeda motor dan sepeda biasa ( termasuk becak ).
Barang-barang elektronik, antara lain: televisi, radio, radio tape, vidio, komputer, kulkas, tustel, dan mesin tik.
Mesin-mesin seperti mesin jahit dan mesin kapal motor.
Barang-barang keperluan rumah tangga seperti: Barang tekstil, berupa pakaian, permadani atau kain batik, Barang pecah belah dengan catatan bahwa semua barang yang dijaminkan harus dalam kondisi baik dalam arti masih dapat digunakan dan bernilai.

Keberadaan barang gadai selain karena alasan syariah, juga dikarenakan alasan keterbatasan tempat penyimpanan barang jaminan, kesulitan dalam menaksirkan barang jaminan, jenis barang jaminan mudah rusak dan jenis barang jaminan berbahaya. Barang-barang jaminan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Barang-barang yang berukuran besar, seperti pesawat terbang, kereta api, satelit, tank dan sebagainya.
Barang-barang yang berbahaya, seperti bahan peledak ( bom atau granat ), senjata api, dan sebagainya.
Barang-barang yang sulit dalam penyimpanannya dan pemeliharaannya, seperti tanaman, hewan, dan sebagainya.

Dalam menggadaikan barang di pegadaian syariah harus memenuhi ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

Barang yang tidak boleh dijual tidak boleh digadaikan. Artinya barang yang digadaikan diakui oleh asyarakat memiliki nilai yang bisa dijadikan jaminan.
Tidak sah menggadaikan barang rampasan atau barang yang pinjam dan semua barang yang diserahkan kepada orang lain sebagai jaminan.
gadai itu tidak sah apabila utangnya belum pasti.
Disyaratkan pula agar utang piutang dalam gadai itu diketahui oleh kedua belah pika.
Menerima barang gadai oleh pegadaian adalah salah satu rukun akad gadai atas tetapnya gadaian. Karena itu, gadai belum ditetapkan selama barang yang digadaikan itu belum diterima oleh pegadaian.
Seandainya ada orang menggadaikan barang namun barang tersebut belum diterima oleh pegadaian, maka orang tersebut boleh membatalkannya.
Jika barang gadaian tersebut sudah diterima oleh pegadaian, maka gadai tersebut telah resmi dan tidak dapat dibatalkan atau ditarik cembalo.
Penarikan kembali atau pembatalan akad gadai itu biasanya dilakukan dengan ucapan dan tindakan. Jika pegadaian menggunakan barang gadaian itu dalam bentuk perbuatan yang dapat menghilangkan status kepemilikan, maka batallah akad gadai itu.
Jika akhir masa sewanya belum tiba maka waktu membayar utangnya tidak termasuk pembatalan.
Jika masa membayar utang pada gadai lebih awal dari pada masa sewa ( masa sewanya lebih lama dari pada masa gadai ) , maka tidaklah termasuk pembatalan gadai dan memperbolehkan penjualan barang yang digadaikan.
Barang gadaian adalah amanat di tangan penerima gadai, karena ia telah menerima barang itu dengan ijin nasabah. Maka status amanat barang gadai, seperti amanat berupa barang yang disewakan. Jadi, pegadaian tidak wajib menanggung kerusakan barang gadai, kecuali jika disengaja atau lengah.
Jika barang gadaian tersebut musnah tanpa ada kesengajaan dari pihak pegadaian, pegadaian tidak wajib menanggung barang tersebut dan jumlah ppinjaman yang telah diterima oleh pegadai tidak boleh dipotong atau dibebaskan. Sebab, barang tersebut adalah amanat dari nasabah untuk mendapatkan pinjaman, maka pinjaman itu tidak boleh dibebasakan akibat musnahnya barang gadaian itu.
Seandainya pegadaian mengaku bahwa barang gadai terssebut musnah, maka pengakuan tersebut dapat dibenarkan dengan disertai sumpah, sebab pegadaian tidak menjelaskan sebab – sebab musnahnya barang tersebut, atau ia menyebutnya tetapi tidak jelas.
Seandainya pegadaian mengaku telah mengembalikan barang gadaian, pengakuan tidak dapat diterima kecuali disertai dengan bukti ( kesaksian ) sebab bukti bagi pegadaian itu tidak sulit, dan lagi barang yang di tangan pegadain itu untuk piutangnya sendiri, maka pengakuannya tidak dapat diterima kecuali disertai dengan bukti sama halnya dengan pengakuan peminjam.
Jika pegadaian itu lengah atau merusak barang gadaian karena sengaja memanfaatkan barang yang dilarang untuk dipergunakan, maka pegadaian harus menggantinya.

V. PARA PIHAK DALAM GADAI SYARIAH

Dalam pegadaian syariah atau rahn terdapat beberapa istilah, orang yang menyerahkan barang gadai disebut rahin, orang yang menerima barang gadai disebut murtahin, dan barang yang digadaikan yaitu marhun.

Ar – Rahin ( yang menggadaikan ) : Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan.
Al – Murtahin ( yang menerima gadai ) : Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang ( gadai).
Al – Marhun / barang : Barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utan.
Al – Marhun bih : Sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun.
Sighat, Ijab dan Qabul : Kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai.

Hak dan Kewajiban pihak Penerima Gadai :

1. Hak Murtahin ( Penerima Gaddas )

Pemegang gadai berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.
Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun.
Selama pinjaman belun dilunasi, pemegang gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (nasabah/rahin).

2. Kewajiban Penerima Gadai

Penerima gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya barang gadainya yang diakibatkan oleh kelalaiannya.
Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sender.
Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.

Hak dan Kewajiban Rahin (Pemberi Gadai)

1. Hak pemberi gadai :

Pemberi gadai berhak mendapatkan barang gadainya kembali setelah ia mampu melunasi semua pinjamannya.
Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi dan kerusakan dan jika hilangnya barang gadai, apabila itu disebabkan akibat kelalaian gadai.
Pemberi gadai berhak menerima sisa dari hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.

2. Kewajiban pemberi gadai :

Pemberi gadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimannya dalam waktu yang telah ditentukan.
Pemberi gadai wajib merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam waktu yang telah ditentuka pemberi gadai tidak dapat melunasinya

VI. SAAT LAHIRNYA GADAI SYARIAH

Status gadai terbentuk saat terjadinya akad atau kontrak utang pitang bersama dengan penyerahan jaminan. Misalnya, ketika seorang penjual meminta pembeli menyerahkan jaminan seharga tertentu untuk pembelian barang dan kredit. Status gadai sah setelah terjadinya utang. Para ulama pun menilai hal ini sah karena utang tetap menuntut pengambilan jaminan. Oleh karena itu, dibolehkan mengambil sesuatu sebagai jaminan.

VII. SAAT HAPUSNYA GADAI SYARIAH

1. Utang pokok hapus dengan suatu cara yang telah dijanjikan

2. Pemegang gadai melepaskan hak dengan sukarela

3. Apabila barang gadai musnah

4. Apabila pemegang gadai menjadi pemilik barang gadai dengan secara sah

VIII. PROSEDUR DALAM MENGGADAIKAN BARANG DALAM GADAI SYARIAH

Sistem implementasi pegadaian syariah hampir sama dengan pegadaian konvensional yaitu pegadaian syariah menyalurkan uang pinjaman dengan barang jaminan barang bergerak. Prosedurnya juga sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukan buku identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan lalu uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebihnya 15 menit). Sedangkan untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti rahn saja dengan waktu proses yang singkat.

Adapun teknis pegadaian syariah adalah sebagai berikut:

Nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan dan kemudian pegadaian syariah menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam melaksanakan pembiayaan.
Pegadaian syariah dan nasabah menyetujui akad gadai.
Pegadaian syariah menerima biaya gadai, seperti biaya administrasi yang dibayar pada awal transaksi oleh nasabah, dan biaya ijarah atau biaya sewa tempat.
Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo

1. DOKUMEN YANG DISIAPKAN

Untuk dapat memperoleh layanan dari Pegadaian Syariah, masyarakat hanya cukup menyerahkan harta geraknya ( emas, berlian, kendaraan, dan lain-lain) untuk dititipkan disertai dengan copy tanda pengenal. Kemudian staf penaksir akan menentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut yang akan dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpan) dan plafon uang pinjaman yang dapat diberikan. Taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian. Maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan adalah sebesar 90% dari nilai taksiran barang.

2. BARANG YANG AKAN DIGADAIKAN

Muhammad Shalikul hadi mengutip pendapat Basyir (2003) bahwa jenis barang gadai yang dapat digadaikan sebagai jaminan adalah semua jenis barang bergerak dan tak bergerak, sehingga barang yang dapat digadaikan bisa semua barang asal memenuhi syarat:

(1) Merupakan benda bernilai menurut hukum syara’

(2) Ada wujudnya ketika perjanjian terjadi

(3) Mungkin diserahkan seketika kepada murtahin.

3. PERJANJIAN UTANG PIUTANG YANG DIJAMINKAN DALAM GADAI SYARIAH

Sesuai dengan landasan tersebut, pada dasarnya pegadaian syariah berjalan dengan melalui akad – akad. Adapun akad – akad dalam pegadaian syariah adalah :

1. Akad al – Qardul Hasan

Akad ini dilakukan pada kasus nasabah yang menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif. Dengan demikian, nasabah ( rahin ) akan memberikan biaya upah atau fee kepada pegadaian ( murtahin ) yang telah menjaga atau merawat barang gadaian ( marhun ).

2. Akad al – Mudharabah

Akad dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannnya untuk menambah modal usaha ( pembiayaan investasi dan modal kerja ). Dengan demikian, rahin akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjam terlunasi.

3. Akad Ijarah

Akad Ijarah. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

IX. PROSES EKSEKUSI GADAI SYARIAH

Penjualan marhun:

Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya.
Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa / dieksekusi.
Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan, dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, penulis dapat membuat suatu kesimpulan, yaitu :

gadai (rahn) adalah salah satu bentuk muamalah sebagai realisasi saling membantu (taawun) agar tercipta kemaslahatan umat yang merupakan salah satu prinsip dari hukum Islam.
Gadai (rahn) adalah sesuatu benda yang dapat dijadikan kepercayaan/ jaminan dari suatu hutang untuk dipenuhi harganya, rahn sebagai jaminan bukan produk dan untuk kepentingan sosial maka tidak boleh dijadikan modal investasi karena pada dasarnya gadai ini bukan untuk kepentingan bisnis, jual beli atau bermitra.
Lembaga gadai syariah untuk hubungan antara pribadi dengan perusahaan (bank syariah) khususnya gadai fidusia sebenarnya juga sudah operasional. Contoh yang dapat dikemukakan disini adalah bank syariah yang memberikan pinjaman dengan agunan sertifikat tanah, sertifikat saham, sertifikat deposito, atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dll.
Aspek-aspek penting yag perlu diperhatikan untuk mendirikan lembaga gadai perusahaan adalah aspek legalitas, aspek permodalan, aspek sumber daya manusia aspek kelembagaan, aspek sistem dan prosedur, aspek pengawasan, dll.
Pegadaian syariah bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah yang setiap akadnya berusaha memenuhi syarat sah dan rukun yang telah ditetapkan oleh para fuqaha.
Hutang piutang dalam bentuk al-qardhul hassan dengan dukungan gadai (rahn), dapat dipergunakan unutk keperluan sosial maupun komersial. Peminjam mempunyai dua pilihan, yaitu : dapat memilih qardhul hassan atau menerima pemberi pinjaman atau penyandang dana (rabb al-mal) sebagai mitra usaha dalam perjanjian mudharabah.

Perbedaan antara gadai syariah dengan gadai konvensional adalah :

Persamaan

Perbedaan

1. Hak gadai atas pinjaman uang.

2. Adanya agunan sebagai jaminan utang.

3. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan.

4. Biaya barang yang digadaikan ditanggung para pemberi gadai.

5. Apabila batas waktu pinjaman uang habis, barang yang digadaikan dijual atau dilelang.

1. Rahn dalam islam dilakukan secara suka rela atas dasar tolong – menolong tanpa mencari keuntungan sedangkan gadai menurut hukum perdata disamping berprinsip tolong – menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bungan atau sewa modal.

2. Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak sedangkan dalam hukum islam, rahn berlaku pada seluruh benda, baik harus yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

3. Dalam rahn tidak asa istilah bunga.

4. Gadai menurut hukum perdata dilaksanakan melalui suatu lembaga yang di Indonesia disebut Perum Pegadaian, rahn menurut hukum islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga.

UNIVERSITAS NASIONAL

Mega Regina - 133112330050041

GADAI SYARIAH

By Unknown

HUKUM JAMINAN GADAI SYARIAH I. LATAR BELAKANG LAHIRNYA GADAI SYARIAH Pegadaian dikenal mulai ...

HUKUM JAMINAN

FIDUSIA

A. Pengertian Fidusia

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Menurut Dr. A. Hamzah dan Senjun Manulang

fidusia adalah: “Suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridise-levering dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan uang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai eigenaar maupun bezitter, melainkan hanya sebagai detentor atau houder dan atas nama kreditur- eigenaar”

Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Nanti kreditor akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dari definisi yang diberikan jelas bahwa Fidusia dibedakan dari Jaminan Fidusia, dimana Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan Jaminan Fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia

B. Dasar Hukum

Ø Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Ø Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

C. Sejarah

Ø Tumbuh berdasarkan yurisprudensi (bierbrouwerij arrest) yang menjadi acuan bagi bank dalam menerima barang jaminan.

Ø arrest hoge raad di negeri belanda 25 januari 1929. nj 1929 no. 616. yurisprudensi mengakui: kebutuhan masyarakat dalam bentuk penyerahan sebagai jaminan hak milik benda atas dasar kepercayaan dan pada waktu yang sama menyerahkan kembali kepada debitor atas dasar pinjam pakai sehingga penguasaan secara fisik masih tetap oleh debitur.

Ø Berdasarkan perkembangan dalam sejarahnya, Fidusia ini berawal dari suatu perjanjian yang hanya didasarkan pada kepercayaan. Namun lama kelamaan dalam prakteknya diperlukan suatu kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan para pihak.

D. Objek

Dasar: pasal 1 ayat 4, pasal 9, pasal 10, dan pasal 20.

Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum;
Dapat berupa benda berwujud;
Dapat pula atas benda tidak berwujud, termasuk piutang;
Benda berserk;
Benda tetap yang tidak dapat diikat dengan penjaminan hak tanggungan;
Benda tetap yang tidak dapat diikat dengan penjaminan hipotek;
Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang diperoleh kemudian, yang dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian tidak diperlukan akta pembebanan fidusia tersendiri;
Dapat atas satu satuan atau jenis benda;
Dapat pula atas lebih dari satu satuan atau jenis benda;
Termasuk hasil benda yang telah menjadi object fidusia
Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
Benda persediaan (inventory, stock perdagangan)

E. Para Pihak

Debitur

Mendapat 2 keuntungan yaitu memperoleh kredit dan tetap menguasai barangnya sehingga kelangsungan usaha tidak terganggu.
Dilakukan melalui penyerahan secara constitutum possessorium yaitu penyerahan dengan hanya melanjutkan penguasaannya, tetap menguasai barang jaminan. jika yang disediakan adalah barang barang inventory (barang persediaan) maka debitur menguasai barang jaminan atas dasar perjanjian pinjam pakai dengan kreditur. debitur diberi kekuasaan untuk mengalihkan barang jaminan, sesuai dengan pasal 21 uu no. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia maka pemberi fidusia dapat mengalihkan barang inventaris yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. pengalihan disini maksudnya antara lain untuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. jika barang-barang inventaris maka debitur menguasai barang jaminan atas dasar perjanjian penitipan dengan kreditur.

Kreditur

Kreditur mempunyai hak mendahulu dalam mendapatkan pembayaran atau pelunasan dari hasil penjualan harta atau benda jaminan (droit de preference) apabila debitur tidak dapat melunasi hutang atau melakukan wanprestasi terhadap kreditur.
Hak mendahulu tidak hapus dalam hal debitor pemberi fidusia dinyatakan pailit atau dilikuidasi. sebagaimana diketahui harta seseorang atau perusahaan yang telah diputus dalam keadaan pailit, secara hukum dikuasai oleh kurator dan dalam hal ini adalah balai harta peninggalan yang selanjutnya melakukan pengurusan untuk keperluan pemberesan hutang.
Jaminan fidusia selalu mengikuti objek yang dibebani walau berada ditangan siapapun harta tersebut berada. (droit de suite) suatu azas yang juga dikenal baik dalam hak tanggungan, hipotik ataupun gadai.

F. Lahir & Hapusnya

Lahirnya Fidusia

Pada saat dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia

Hapusnya Fidusia

a. Karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;

b. Karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia;

c. Karena musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Terkait penjelasan tersebut di atas dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia disebutkan pula, bahwa undang-undang ini menganut larangan milik beding, yang berarti setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, adalah batal demi hokum.

G. Hal-hal Yang Di Anggap Perlu

Azas Dan Keistimewaan Fidusia

Merupakan perjanjian accessoiryaitu bersifat melengkapi perjanjian pokok
Kelebihan lembaga jaminan fidusia (pasal 1 ayat 1 uu no. 42 tahun 1999): penjaminan yang tidak disertai dengan hak retensi,yaitu suatu hak yang digunakan untuk menahan benda obyek jaminan sehingga debitur dapat memanfaatkan obyek jaminan

Hutang Yang Dapat Dijamin Dengan Fidusia

Hutang yang telah ada
Hutang yang akan ada di kemudian hari, tetapi telah diperjanjikan dan jumlah tertentu. Misalnya hutang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditur untuk kepentingan debitur dalam rangka pelaksanaan garantie bank
Hutang yang dapat ditentukan jumlahnya pada saat eksekusi berdasarkan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban untuk dipenuhi. Misalnya, hutang bunga atas perjanjian pokok yang jumlahnya akan ditentukan kemudian

Syarat Akta Jaminan Fidusia

1. Akta notaris

2. Dalam bahasa Indonesia

3. Berisikan sekurang-kurangnya:

Identitas pihak pemberi fidusia (nama, agama, tempat tinggal, tempat tgl lahir, jenis kelamin, pekerjaan)
Identitas penerima fidusia (nama, agama, tempat tinggal, tempat tgl lahir, jenis kelamin, pekerjaan)
Hari, tanggal dan jam pembuatan akta
Data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia
Uraian benda yang dijadikan objek fidusia (identifikasi benda, surat bukti kepemilikan, jika benda yang berubah-ubah seperti dalam persediaan maka disebutkan jenis, merek, kualitas dari benda tersebut)
Nilai penjaminannya
Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Pendaftaran Fidusia

Kreditur berkewajiban demi kepentingannya sendiri untuk mendaftarkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia yang telah terjadi ke kantor pendaftaran jaminan fidusia

Tujuan

Mendapat perlindungan hokum
Memenuhi asas publisitas, Yaitu suatu asas yang menyebabkan fidusia memiliki sifat-sifat kebendaan, seperti hak didahulukan yang tidak hapus walaupun terjadi kepailitan, tercantum pasal 27 ayat 3 uu no.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Pendaftaran Fidusia Dilakukan Terhadap

Benda objek jaminan fidusia yang berada didalam negeri (pasal 11 ayat 2 uu no. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia),
Benda objek jaminan fidusia yang berada di luar negeri (pasal 11 ayat 2 uu no. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia),
Terhadap perubahan isi sertifikat jaminan fidusia (pasal 16 ayat 1 uu no. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia ).

Dalam hal ini perubahan tidak perlu dilakukan dengan akta notaris tetapi hanya diberitahukan kepada para pihak

Tempat Pendaftaran Fidusia

kantor pendaftaran fidusia yang berada di bawah naungan kantor wilayah departeman kehakiman dan hak asasi manusia, yang telah dibentuk pada ibukota provinsi di wilayah republik indonesia sejak 30 september 2000 juncto berdasarkan keputusan presiden republik indonesia no.139 tahun 2000 tentang pembentukan kantor pendaftaran fidusia disetiap ibu kota propinsi di wilayah negara republik indonesia.

Kewajiban pendaftaran merupakan terobosan yang penting mengingat pada umumnya objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang tidak terdaftar sehingga sulit mengetahui siapa pemiliknya.

Cara Pedaftaran Fidusia

Dasar : Pasal 13 ayat (2) UU 42 tahun 1999 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia,PP No. 86 Tahun 2000, tln 4005

Tata cara pendaftaran fidusia di kantor pendaftaran fidusia adalah

Ø Permohonan pendaftaran diajukan kepada menteri hukum dan perundang-undangan, yang melampirkan;

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;

2. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tampat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;

3. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;

4. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

5. Nilai penjaminan;

6. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

Ø Diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia melalui kantor fendaftaran fidusia oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia;

Ø Dikenakan biaya;

Ø Harus dilengkapi dengan;

1. Salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia;

2. Surat kuasa atau pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia;

3. Bukti pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia

Ø Mengisi formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan keputusan menteri.

Ø Kantor pendaftaran fidusia akan mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia.

Ø Pencatatan sebagaimana dimaksud diberi tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Ø Kantor pendaftaran fidusia tidak berwenang melakukan penilaian terhadap kebenaran data yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran jaminan fidusia

Ø Kantor pendaftaran fidusia hanya berwenang melakukan pengecekan data.(kantor pendaftaran fidusia hanya bersifat konstitutif).

Ø Sebagai bukti bahwa penerima fidusia memiliki hak maka kepadanya diserahkan salinan buku daftar fidusia yang disebut “sertifikat jaminan fidusia” yang tercantum adagium “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa”

Ø Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial dalam arti sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan kekuatan dari suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Ø Apabila pemberi fidusia cidera janji (wanprestasi), penerima fidusia mempunyai hak untuk mejalankan kesempatan eksekusi, sehingga tanpa melalui proses persidangan dan pemeriksaan melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut (pasal 14 juncto pasal 15 uu no. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia)

Perubahan Perjanjian Jaminan Fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia juga berlaku jika terjadi perubahan.
Setiap perubahan yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia wajib dilaporkan oleh penerima fidusia dengan mengajukan permohonan atas perubahan-perubahan tersebut kepada kantor pendaftaran.
Termasuk didalamnya jika piutang yang dijamin dengan fidusia dialihkan oleh kreditur.
Tata cara permohonan pendaftaran perubahan diatur dalam pasal 7 peraturan pemerintah no.86 tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia ialah:

Ø Dalam hal perlu diadakan perubahan dalam sertifikat jaminan, maka penerimaan fidusia, kuasa, atau wakilnya mengajukan permohonan pendaftaran kepada mentri hukum dan perundang-undangan;

Ø Diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia melalui kantor pendaftaran dengan melampirkan sertifikat jaminan fidusia dan pernyataan perubahan;

Ø Berlaku juga bagi permohonan pendaftaran perubahan-perubahan hal-hal yang tercantum dalam jaminan fidusia;

Ø Penyerahan sertifikat jaminan fidusia yang dilampiri pernyataan perubahan kepada pemohon, dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan perubahan.

Pengalihan Fidusia

Pengalihan hak atas piutang: dibuat dengan akta cessie (notariel atau di bawah tangan), dan fidusia yang menjamin utang juga akan ikut beralih
Pengalihan benda objek jamnan fidusia: sebagai hak kebendaan maka akan mengikuti bendanya (dan hanya diakui jika dilakukan oleh penerima fidusia (pasal 23), sebagai konsekwensi constitutum possesorium = peralihan secara hak)
Benda persediaan sebagai objek fidusia: tidak menyebabkan beralihnya fidusia (pasal 20 uu 42/99)1

UNIVERSITAS NASIONAL

Mega Regina - 133112330050041

FIDUSIA

By Unknown

HUKUM JAMINAN FIDUSIA A. Pengertian Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Fidusia adalah penga...

Older posts

Newer posts

Mega Regina

GADAI SYARIAH

FIDUSIA

UNIVERSITAS NASIONAL

About Me

Blog Archive